JAKARTA, TELISIK.ID - Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung mengungkap pihak yang diduga menjadi pelindung tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara, termasuk dugaan keterkaitan dengan mantan Kapolri.
Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyusul penyidikan dugaan korupsi pertambangan nikel yang menyeret pengusaha Arif Kurniawan (AK). Aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian penyidik diduga berlangsung selama periode 2013 hingga 2025.
Rudianto meminta Kejagung tidak hanya menindak perusahaan yang diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang memungkinkan aktivitas tersebut tetap berjalan.
Menurutnya, pengungkapan dugaan keterlibatan pihak yang memberikan perlindungan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan menyeluruh, terutama jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara.
"Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan," kata Rudianto dalam keterangannya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).