JAKARTA, TELISIK.ID - Syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden kembali dipersoalkan melalui gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi, yang meminta ketentuan tersebut dihapus.
Gugatan itu menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Permohonan pengujian materiil tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Pemohon menilai persyaratan ijazah formal tidak selalu mencerminkan kapasitas seseorang dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan.
Dalam permohonannya, pemohon menyebut ketentuan pendidikan minimal SMA terlalu menitikberatkan aspek administratif untuk menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan kenegaraan.
"Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan," tulis pemohon dalam permohonan yang teregistrasi MK, seperti dikutip dari Kompas, Sabtu (14/11/2026).