JAKARTA, TELISIK.ID - Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sebelum dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

Pembahasan RUU tersebut memasuki tahap akhir setelah tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) menyelesaikan tugasnya dalam merapikan substansi, sistematika, serta rumusan pasal berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan timus dan timsin telah merampungkan hasil pembahasan yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kedua tim juga melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan agar seluruh rumusan sesuai dengan hasil pembahasan di tingkat Panja.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam proses penyempurnaan tersebut, timus dan timsin melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Pelibatan tenaga ahli dilakukan untuk memastikan penggunaan bahasa dan penyusunan ketentuan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.