JAKARTA, TELISIK.ID - DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengatur penyitaan harta hasil enam kelompok kejahatan, termasuk penipuan investasi, perjudian daring, dan kejahatan kripto.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Pengesahan aturan tersebut memperluas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Tidak hanya hasil korupsi, sejumlah kejahatan lain yang berkaitan dengan narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi juga masuk dalam ketentuan tersebut.
Ketentuan mengenai ruang lingkup tindak pidana diatur dalam Bab II, khususnya Pasal 4 draf undang-undang tertanggal 18 November 2026. Dalam pasal tersebut, korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelakunya.
Selain korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Keenam jenis kejahatan tersebut meliputi:
