KENDARI, TELISIK.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki babak akhir setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati draf regulasi tersebut dalam rapat tingkat pertama.

Persetujuan bulat dari seluruh fraksi di parlemen ini membuka jalan bagi aturan tersebut untuk segera dibawa ke rapat paripurna terdekat guna disahkan secara resmi menjadi undang-undang.

Secara substansial, regulasi baru ini dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memperkuat efek jera melalui mekanisme perampasan aset dari hasil kejahatan, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana pelaku.

Aturan ini tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi, melainkan turut menjangkau berbagai kejahatan ekonomi lintas sektor dan berbasis teknologi, termasuk kasus investasi bodong yang merugikan publik.

Dengan rampungnya tahap pembahasan teknis setelah melalui puluhan kali rapat dengar pendapat umum sejak tahun sebelumnya, publik kini menanti pengesahan paripurna pada November 2026.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru yang transparan, profesional, dan efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi serta korupsi di tanah air.