KENDARI, TELISIK.ID - Rencana pembangunan Markas Kopassus Grup 5 dan Rindam di Desa Lalonggombu serta Desa Ambesea, Kabupaten Bombana, mendapat penolakan tegas dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Aliansi Petani Medulu.
Penolakan tersebut disampaikan jika proses pembangunannya tidak memperhatikan hak-hak warga yang selama ini mengelola lahan di sana.
Koordinator Lapangan Walhi Sultra, Razman, meminta pemerintah untuk segera memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak penguasaan tanah masyarakat setempat.
Hal ini sejalan dengan upaya penataan penguasaan lahan dan redistribusi tanah sebagaimana diatur dalam kebijakan reforma agraria.
"Tanah yang direncanakan untuk lokasi pembangunan bukan sekadar lahan kosong bagi warga di sana. Tanah itu adalah sumber kehidupan, tempat mereka bekerja, dan fondasi masa depan keluarga mereka," ujar Razman, Rabu (11/11/2026).