Wapres Pengganti Gibran Mentok dari Partai Koalisi Prabowo, Begini Penjelasan Yusril

JAKARTA, TELISIK.ID - Peluang pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dibatasi ketentuan UU MD3, yang mengharuskan calon berasal dari partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan itu mengatur bahwa calon pengganti wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Yusril menyampaikan penjelasan tersebut kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026. Ia menegaskan, presiden berhak menentukan mekanisme yang akan ditempuh sebelum mengajukan dua nama kepada MPR.

“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril, seperti dikutip dari Tirto, Jumat (13/11/2026).